Menyunting Mohammad Syafa'at Mintaredja

{{Infobox Officeholder
|office1      = [[Menteri Negara Penyelenggaraan Hubungan antara Pemerintah dengan MPR, DPR-GR, dan DPA]]
|order1       = 
|term_start1  = 6 Juni 1968
|term_end1    = 9 September 1971
|president1   = [[Soeharto]]
|predecessor1 = ''Tidak ada''
|successor1   = ''Jabatan baru''
|office       = Menteri Sosial Indonesia 
|order        = ke-19
|term_start   = 9 September 1971
|term_end     = 29 Maret 1978
|president    = Soeharto
|predecessor  = [[Albert Mangaratua Tambunan]]
|successor    = Supardjo
|office3      = Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
|order3       = ke-1
|term_start3  = 1973
|term_end3    = 1978
|predecessor3 = 
|successor3   = Djaelani Naro 
|name         = Mohammad Syafaat Mintaredja
|image        = Mohammad Syafaat Mintaredja.jpg
|caption      = Mohammad Syafaat Mintaredja
|birth_name   = 
|othername    = 
|nationality  = Indonesia
|birth_date   = {{Birth date|1921|2|17}}
|birth_place  = [[Kabupaten Bogor|Bogor]], [[Jawa Barat]], [[Hindia Belanda]]
|death_date   = {{Death date and age|1984|10|20|1921|2|17}}
|death_place  = [[Jakarta]], Indonesia
|party        = {{parpolicon|PPP}}
|otherparty   =  [[Partai Muslimin Indonesia|Parmusi]]
|education    = [[Sarjana Hukum]]<br>[[Universitas Gadjah Mada]]<br>[[Universitas Leiden]]<br>[[Universitas Indonesia]]
|spouse       = Siti Romlah
|children     = Evac Mintaredja


}}
[[Haji|H.]] '''Mohammad Syafaat Mintaredja''', [[Sarjana Hukum|S.H.]]
({{lahirmati|[[Kabupaten Bogor|Bogor]],<ref name=luthfi/> [[Jawa Barat]]|17|2|1921|[[Jakarta]]|20|10|1984}}<ref name=luthfi>{{citeweb
|url=http://books.google.co.id/books?id=H8ZEwdcxQX0C&pg=PA111&dq=mintaredja&hl=en&sa=X&ei=Cz7_U6LuOJKSuATYqYGQBQ&ved=0CEQQ6AEwBw#v=onepage&q=mintaredja&f=false
|title=Islam and the Secular State in Indonesia
|author=Luthfi Assyaukanie
|language={{en}}
|accessdate=2014-09-02
}}</ref><ref name=yudi>{{citeweb
|url=http://books.google.co.id/books?hl=id&id=-2zDpJM19bEC&dq=isbn%3A9794334006&q=mintaredja#v=snippet&q=mintaredja&f=false
|title=Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20
|author=Yudi Latif
|publisher=Mizan Pustaka
|year=2006
|language={{id}}
|accessdate=2014-09-02
 }}</ref><ref name=tempo>{{citeweb
|url=http://majalah2.tempo.co/arsip/1984/10/27/ALB/41611/isi.mbm
|title=Meninggal dunia
|language={{id}}
|archiveurl=https://archive.today/20140908234741/majalah2.tempo.co/arsip/1984/10/27/ALB/41611/isi.mbm
|date=1984-10-27
|archivedate=2014-10-31
|accessdate=2015-08-31
|publisher=[[Tempo (majalah)|Tempo]]
}}</ref>) adalah seorang politisi dan pejabat pemerintahan yang berkiprah terutama pada masa [[Orde Baru]] yang berasal dari [[Bogor]]. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Penyelenggaraan Hubungan antara Lembaga Tinggi Negara dan [[Menteri Sosial]] pada [[Kabinet Pembangunan I]] dan [[Kabinet Pembangunan II|II]], serta [[Duta Besar]] [[Indonesia]] di [[Turki]] pada masa pemerintahan [[Presiden Suharto]]. Ia juga pernah menjadi pimpinan [[partai politik]] [[Partai Muslimin Indonesia|Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)]] dan [[Partai Persatuan Pembangunan]] serta tergabung dalam beberapa organisasi diantaranya [[Himpunan Mahasiswa Islam]] (HMI) dan [[Muhammadiyah]].

Lahir dari keluarga [[Muhammadiyah]] di [[Bogor]], ia kuliah di Fakultas Hukum [[Universitas Gadjah Mada]], di [[Yogyakarta]], dan Fakultas Hukum [[Universitas Leiden]], [[Belanda]].
Ia memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum [[Universitas Indonesia]].  Sebagai pemuda, ia aktif dalam Gerakan Pemuda Islam Indonesia.  
Bersama beberapa orang lainnya, ia mendirikan [[Himpunan Mahasiswa Islam]] yang berkedudukan di Yogyakarta.  
Beliau menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar HMI periode 1947-1950.

Pada Sabtu, 20 Oktober 1984, Mintaredja meninggal dunia dalam usia 63 tahun.

== Karya tulis dan buah pikiran ==
Sampai akhir revolusi kemerdekaan tahun [[1949]], masih sangat sedikit mahasiswa muslim yang bisa masuk ke perguruan tinggi.<ref name=yudi/> Salah seorang di antara mereka adalah Mintaredja yang mengikuti kuliah di Fakultas Hukum BPT Gajah Mada (sekarang [[Universitas Gajah Mada]]). Pendidikan yang ia ikuti tersebut kemudian mewarnai pengalaman berorganisasi selanjutnya.

Selama hidupnya, Mintaredja telah menulis beberapa buku. Buku-buku yang pernah ia tulis dan diurutkan berdasarkan tahun terbitnya antara lain:
* 1968: Pemerintah dan Pembentukan [[Partai Muslimin Indonesia]]. Djakarta.
* 1968: Perdjuangan Ummat Islam Mengalami Setback 25 Tahun. Djakarta.
* 1971: Renungan Pembaharuan Pemikiran: Masjarakat Islam dan Politik di Indonesia. Jakarta: Permata.
* 1974: A Reflection and Revision of Ideas : Islam and Politics Islam and State in Indonesia. Siliwangi.
* 1975: Rasionalisme versus Iman: Iman, Ilmu, Amal. Jakarta: Septenarius.
* 1976: Islam dan Politik, Islam dan Negara di Indonesia: Sebuah Renungan dan Pembaharuan Pemikiran. Jakarta: Septenarius.
* 1977: Generasi Muda dari Zaman ke Zaman. Jakarta: Septenarius.
* 1977: Kehidupan Berumah Tangga dan Naik Haji. Tunas Jaya.

Dalam buku-buku yang ditulisnya itu tampak pandangan Mintaredja yang bersifat moderat tentang Islam. Ia termasuk pengkritik awal tentang keinginan mendirikan negara Islam.<ref name=luthfi/> Bukan hanya karena bangsa Indonesia bersifat majemuk tetapi juga karena menurutnya tidak ada dasar yang kuat dalam [[Al Qur’an]] dan [[hadits]] untuk mendirikan negara demikian. Mintaredja juga mengkritik [[Partai Masyumi|Masyumi]] yang terlalu menekankan masalah ideologi dan mengabaikan masalah ekonomi dan kesejahteraan yang sebetulnya sama pentingnya.<ref name=luthfi/> Rupanya pandangan demikianlah yang membuat Mintaredja dapat masuk ke lingkaran dalam pemerintahan Orde Baru, setidaknya dalam periode-perode awalnya.

== Jabatan yang disandang ==
Mintaredja tercatat pernah menjadi pimpinan dalam berbagai organisasi dan partai politik, juga pernah menduduki beberapa jabatan dalam pemerintahan. Berikut ini adalah organisasi yang pernah dipimpin dan jabatan yang pernah disandangnya diurutkan berdasarkan kronologi pengangkatannya.

=== Himpunan Mahasiswa Islam ===
{{main|Himpunan Mahasiswa Islam}}
Mintaredja menjadi ketua HMI mulai tanggal [[22 Agustus]] [[1947]] atau 6 bulan setelah HMI berdiri [[5 Februari]] 1947.<ref>{{citeweb
|url=http://digilib.uin-suka.ac.id/3167/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
|title= Pemikiran Lafran Pane tentang Intelektual Muslim Indonesia
|author= Hariqo Wibawa Satria
|language={{id}}
|accessdate=2014-09-02
}}</ref> Pada saat itu, salah seorang pendiri sekaligus ketua HMI sebelumnya, [[Lafran Pane]] melakukan penyegaran kepengurusan HMI. Ia memilih Mintaredja untuk menggantikannya menjadi ketua, sementara ia sendiri menjadi wakil ketua. Pada saat terpilih, Mintaredja sedang menjadi mahasiswa BPT Gajah Mada (sekarang Universitas Gajah Mada). Dengan terpilihnya seorang mahasiswa dari perguruan tinggi umum dan bukan perguruan tinggi Islam, HMI memperluas aksesnya. HMI juga terhindar dari kesan bahwa organisasi ini hanya milik mahasiswa [[Sekolah Tinggi Islam]] sebagai tempat kuliah ketua sebelumnya.

Selanjutnya pada Kongres II HMI, Mintaredja kembali dikukuhkan menjadi Ketua PB HMI untuk periode tahun 1947 sampai [[1951]]. Namun pada bulan Desember [[1948]], terjadi [[Agresi Militer Belanda II]]. Yogyakarta diduduki [[Belanda]], sehingga para pengurus HMI terpencar. Saat itu, Mintaredja bertugas di luar [[Yogyakarta]] sehingga pimpinan HMI diserahkan kembali kepada Lafran Pane.

=== Menteri Negara Penyelenggaraan Hubungan antara Pemerintah dengan MPR, DPR-GR, dan DPA ===
Jabatan pertama Mintaredja dalam kabinet adalah saat ia diangkat menjadi Menteri Negara Bidang Penyelenggaraan hubungan antara pemerintah dengan MPR/DPRGR dan DPA pada [[Kabinet Pembangunan I]]. Kabinet tersebut terbentuk tanggal [[6 Juni]] [[1968]] dan dilantik pada tanggal [[10 Juni]] 1968. Pada [[9 September]] [[1971]] atau 66 hari setelah [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971|Pemilu tahun 1971]], diadakan perombakan kabinet. Beberapa menteri diberhentikan atau dipindahtugaskan. Mintaredja juga termasuk yang dipindahtugaskan karena bidang garapan yang lama dihapus setelah perombakan.<ref>{{citeweb
|url=http://soeharto.co/1971-09-09-presiden-soeharto-reshuffle-kabinet
|title= Presiden Soeharto Reshuffle Kabinet [1]
|language={{id}}
|accessdate=2014-09-02
}}</ref> Ia menempati posisi baru sebagai Menteri Sosial menggantikan pejabat sebelumnya yaitu [[Albert Mangaratua Tambunan]].

=== Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) ===
Mintaredja menjadi Ketua Parmusi ketika partai itu sedang mengalami konflik yang tajam di kalangan internal partai.<ref name=masyumi>{{citeweb
|url=http://syafaat-bq54.pandawa.web.id/ensiklopedia.php?_i=all&id=42078
|title= Majelis Syuro Muslimin Indonesia
|language={{id}}
|accessdate=2014-09-02
}}</ref> Saat itu terjadi pertentangan antara kelompok [[Djarnawi Hadikusumo]] dengan kelompok [[Djaelani Naro]]. Dalam situasi demikian, kedua belah pihak yang bertikai menyerahkan masalah kepemimpinan partai itu sepenuhnya kepada Presiden Suharto.<ref name=parmusi>{{citeweb
|url=http://soeharto.co/1970-11-14-presiden-soeharto-atasi-perpecahan-parmusi
|title= Presiden Soeharto Atasi Perpecahan Parmusi
|language={{id}}
|accessdate=2014-09-02
}}</ref> Presiden kemudian turun tangan dan menyelesaikan masalah dengan cara memberikan jabatan partai kepada Mintaredja,<ref>Keputusan Presiden Nomor 77/1970 tanggal [[20 November]] [[1970]]</ref> seorang tokoh [[Muhammadiyah]] yang saat itu tengah menjabat sebagai menteri negara.

Pemerintah melihat bahwa kedua belah pihak menyetujui kebijaksanaan yang diambil oleh presiden saat itu.<ref name=parmusi/> Namun ada yang menganggap bahwa peristiwa yang dialami Parmusi itu sebenarnya adalah salah satu bentuk intervensi dan rekayasa yang dilakukan pemerintah orde baru terhadap partai-partai politik, terutama partai yang membawa aspirasi agama (Islam), untuk mengendalikan kehidupan partai tersebut.<ref name=masyumi/><ref name=olaf>{{citeweb
|url= http://books.google.co.id/books?id=USS0oNP4koEC&pg=PA468&lpg=PA468&dq=mintaredja+muhammadiyah&source=bl&ots=CT6cCAPFxu&sig=T_TKigDGN59FyGl8yAWa1WuzMrc&hl=en&sa=X&ei=rmUBVIvwO9Pq8AXX0oGYAw&redir_esc=y#v=onepage&q=mintaredja%20muhammadiyah&f=false
|title= Agama dalam dialog: pencerahan, pendamaian, dan masa depan : punjung tulis 60 tahun Prof. Dr. Olaf Herbert Schumann
|author=Olaf Herbert Schumann
|language={{id}}
|accessdate=2014-09-02
}}</ref> Pengangkatan Mintaredja sebagai ketua juga dianggap membuat Parmusi hanya sebagai pengakomodasi kebijakan-kebijakan pemerintah, sangat berbeda dengan cita-cita para pendirinya yang mengharapkan Parmusi dapat menjadi reinkarnasi [[Majelis Syuro Muslimin Indonesia|Partai Masyumi]] yang kritis.<ref name=NU>{{citeweb
|url= http://alfathimiyyah.net/?p=3666
|title= Nahdlatul Ulama Menjadi Partai Politik
|language= {{id}}
|accessdate= 2014-09-02
|archive-date= 2014-09-03
|archive-url= https://web.archive.org/web/20140903142019/http://alfathimiyyah.net/?p=3666
|dead-url= yes
}}</ref> Bagaimanapun, Mintaredja tetap menjadi pimpinan sampai partai ini mengalami fusi pada tahun [[1973]].

Pada masa kepemimpinan Mintaredja, Parmusi mengikuti [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971|Pemilu tahun 1971]]. Saat itu partai tersebut mendapatkan 2.930.746 suara (5,36%) serta memperoleh 24 kursi di [[DPR]] atau urutan ketiga terbesar setelah [[Golongan Karya|Golkar]] dan [[Partai Nahdlatul Ulama]].<ref name=pemilu>{{citeweb
|url=http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=20&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=
|title=Pemilihan Umum Tahun 1971
|author=Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
|language={{id}}
|accessdate=2014-09-02
|archive-date=2016-03-04
|archive-url=https://web.archive.org/web/20160304203948/http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=20&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=
|dead-url=yes
}}</ref>

=== Menteri Sosial ===
Periode pertama jabatan sebagai menteri sosial disandang Mintaredja mulai tanggal 9 September 1971 sampai tanggal [[28 Maret]] [[1973]], yaitu di Kabinet Pembangunan I pasca perombakan. Pada saat itu, ia masih mejabat sebagai pimpinan Parmusi.

Jabatan tersebut kembali disandangnya pada [[Kabinet Pembangunan II]], mulai tanggal 28 Maret 1973 sampai dengan tanggal [[29 Maret]] [[1978]]. Salah satu gagasan kontroversial Departemen Sosial pada periode itu, tepatnya pada tahun [[1974]], adalah dimunculkannya sistem [[perjudian]] yang disebut ‘’forecast’’. Pemerintah sampai merasa perlu untuk mengirimkan tim guna mempelajari sistem perjudian tersebut ke [[Inggris]], tempat sistem ini pertama kali diperkenalkan. Setelah dua tahun ditelaah, Departemen Sosial berpendapat ‘’forecast’’ mempunyai sistem yang sangat sederhana serta tidak menimbulkan kesan judi semata.<ref name=merdeka>{{citeweb
|url=http://suaramerdeka.com/harian/0401/19/nas4.htm
|title=Dari Porkas sampai SDSB
|publisher=[[Suara Merdeka]]
|language={{id}}
|accessdate=2014-09-02
|archive-date=2014-09-27
|archive-url=https://web.archive.org/web/20140927071243/http://www.suaramerdeka.com/harian/0401/19/nas4.htm
|dead-url=yes
}}</ref><ref name=365liga>{{citeweb
|url=http://365liga.com/serba-serbi-dunia-perjudian-ii/
|title=Serba-serbi Dunia Perjudian II
|language={{id}}
|accessdate=2014-09-02
|archive-date=2014-09-03
|archive-url=https://web.archive.org/web/20140903144827/http://365liga.com/serba-serbi-dunia-perjudian-ii/
|dead-url=yes
}}</ref> Walaupun demikian, penerapan gagasan tersebut yang berupa Kupon Berhadiah Porkas Sepak Bola baru diresmikan, diedarkan, dan dijual sebelas tahun kemudian, tepatnya pada tanggal [[28 Desember]] [[1985]] saat menteri sosial dijabat oleh [[Nani Soedarsono|Ny. Nani Soedarsono, S.H.]].

=== Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ===
{{main|Partai Persatuan Pembangunan}}
Mintaredja sebagai Ketua Umum Parmusi menjadi salah satu dari lima orang deklarator PPP pada tanggal [[5 Januari]] [[1973]].<ref>{{citeweb
|url=http://sudarto-sm.blogspot.com/2012/07/ppp-dalam-lintasan-sejarah.html
|title=PPP dalam Lintasan Sejarah
|language={{id}}
|accessdate=2014-09-02
}}</ref> Keempat deklarator lainnya adalah:
* [[Idham Chalid|KH Idham Chalid]], Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama (NU);
* [[Anwar Tjokroaminoto|Haji Anwar Tjokroaminoto]], Ketua Umum PSII;
* [[Rusli Halil|Haji Rusli Halil]], Ketua Umum Partai Islam Perti; dan
* [[Mayskur|Haji Mayskur]], Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.

Selanjutnya, Idham Chalid yang berasal dari NU, kelompok paling dominan dalam PPP, diangkat menjadi presiden partai. Jabatan tersebut cukup bergengsi tetapi kurang berpengaruh sebagaimana jabatan Ketua Umum DPP partai yang ditempati Mintaredja.<ref name= Bruinessen>{{citeweb
|url= http://books.google.co.id/books?id=_ix4SKMrGLYC&pg=PA106&lpg=PA106&dq=mintaredja+MA&source=bl&ots=QQgM5ERzib&sig=tsrSq8JQoVA7BPtBPJ0q9-uCQ44&hl=en&sa=X&ei=JNoBVIq6CIyD8gX65IKgAw&redir_esc=y#v=onepage&q=mintaredja&f=false
|title= NU: tradisi, relasi-relasi kuasa, pencarian wacana baru
|author= Martin van Bruinessen
|language={{id}}
|accessdate=2014-09-02
}}</ref> Presiden Suharto juga turut merestui kepemimpinan PPP yang baru terbentuk tersebut dan menyatakan rasa syukurnya sebab fusi bekas partai-partai Islam itu telah memenuhi ketetapan MPR<ref>{{citeweb
|url= http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt502c69d6ab742/node/657/tap-mprs-no-xxii_mprs_1966-tahun-1966-kepartaian,-keormasan-dan-kekaryaan 
|title=TAP MPRS No XXII/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan
|publisher= hukum online.COM
|language={{id}}
|accessdate=2014-09-02
}}</ref> dan dijalankan secara demokratis.<ref>{{citeweb
|url= http://soeharto.co/1973-02-14-presiden-soeharto-berikan-restu-pimpinan-ppp
|title= Presiden Soeharto berikan Restu Pimpinan PPP[1]
|language={{id}}
|accessdate=2014-09-02
}}</ref>

Akan tetapi dalam perjalanan selanjutnya, PPP beberapa kali mengalami perbenturan dengan pemerintah dalam sidang di DPR. Salah seorang tokoh yang vokal dan menentukan dalam partai adalah [[Bisri Syansuri|Kiai Haji Bisri Syansuri]] yang menjabat sebagai presiden Majelis Syuro dan berasal dari NU. Pertentangan terjadi misalnya saat RUU Perkawinan dibawa ke sidang DPR pada tahun [[1973]].<ref name= Bruinessen/> PPP menolak RUU tersebut karena berisi aturan-aturan yang bertentangan dengan hukum Islam. Walaupun demikian Mintaredja secara pribadi bersama [[Mukti Ali]], menteri agama pada saat itu, termasuk kepada kelompok yang menyetujui RUU tersebut. Mintaredja bahkan menyatakan bahwa RUU tersebut adalah produk pemikiran terbaik dan tidak bertentangan dengan Islam. Namun 20 tahun kemudian, dalam sebuah wawancara Mukti Ali mengungkapkan bahwa persetujuan mereka saat itu karena sedang berada dalam tekanan.<ref name=luthfi/>

Konfrontasi selanjutnya terjadi saat [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1977|Pemilu 1977]]. Saat itu ada pemaksaan kepada rakyat dari pihak militer dan penguasa sipil untuk memilih Golkar disertai adanya kekerasan-kekerasan pada juru kampanye PPP.<ref name= Bruinessen/> Namun hasil pemilu tersebut cukup memuaskan karena PPP mendapat 29 kursi<ref>{{citeweb
|url=http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=22&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=
|title=Pemilihan Umum Tahun 1977
|author=Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
|language={{id}}
|accessdate=2014-09-02
|archive-date=2013-09-27
|archive-url=https://web.archive.org/web/20130927160053/http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=22&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=
|dead-url=yes
}}</ref> yang berarti ada tambahan 5 kursi dibanding jumlah kursi dalam pemilu sebelumnya dari partai-partai yang kemudian tergabung dalam PPP. Partai ini bahkan memperoleh kemenangan yang penting secara psikologis dengan mengalahkan Golkar di [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Jakarta]] dan bahkan memperoleh mayoritas mutlak di [[Aceh]].<ref name= Bruinessen/>

Konfrontasi lain yang lebih serius kembali muncul saat membahas [[GBHN|Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)]] dalam Sidang Umum [[Majelis Permusyawaratan Rakyat|MPR]] tahun [[1978]]. PPP menentang keras item dalam GBHN tersebut yang menyejajarkan [[aliran kepercayaan]] dengan [[agama]] sampai-sampai mereka meninggalkan ruang sidang (‘’walk-out’’) pada saat dilakukan voting sehingga dianggap menghina pemerintah dengan ideologinya.<ref name= Bruinessen/> Akibatnya kedudukan Mintaredja sebagai Ketua Umum DPP PPP dicopot melalui manipulasi politik yang dijalankan [[Ali Murtopo]]. Tanpa ada undangan rapat pengurus apalagi muktamar, Djaelani Naro, rekan dekat Ali Murtopo, mengumumkan dirinya sebagai ketua baru. Suatu proses penggantian pimpinan yang jelas-jelas melanggar anggaran dasar partai.<ref name= Bruinessen/>

=== Duta Besar ===
Walaupun banyak yang menentang pendapat bahwa duta besar adalah “jabatan buangan” bagi mereka yang sudah tidak menjabat sebagai menteri,<ref>{{citeweb
|url=http://news.detik.com/read/2007/05/07/122019/777116/10/yusril-tolak-jadi-dubes-untuk-hapus-kesan-dubes-orang-buangan
|title=Yusril Tolak Jadi Dubes Untuk Hapus Kesan Dubes Orang Buangan
|publisher=[[detikCom]]
|accessdate=2014-09-02
}}</ref> namun jabatan tersebut menjadi jabatan terakhir Mintaredja di pemerintahan setelah tidak dipilih kembali menjadi menteri pada [[Kabinet Pembangunan III]]. Negara yang dijadikan tempat bertugasnya sebagai duta besar sampai tahun [[1983]] adalah [[Turki]].<ref name=tempo/>

== Penghargaan ==
Sebagai penghargaan terhadap jasa-jasa Mintaredja, Pemerintah [[Kota Cimahi]] mulai tanggal [[10 November]] [[2006]] menamai salah satu jalan di wilayahnya dengan nama Jalan H. M. S. Mintaredja, S.H.<ref>{{citeweb
|url=https://www.google.com/maps/dir/-6.8925553,107.5366641/-6.9012,107.5445294/@-6.8968104,107.536288,16z/data=!4m4!4m3!1m0!1m0!3e0
|title=Jalan H. M. S. Mintaredja
|publisher=[[Google Maps]]
|accessdate=2014-09-02
}}</ref> Jalan tersebut berada di Kelurahan [[Baros, Cimahi Tengah, Cimahi|Baros]] tidak jauh dari tempat tinggal Mintaredja di Jalan H. Haris. Jalan sepanjang 1,5&nbsp;km itu menghubungkan Jalan Baros, Gerbang Tol Baros, dan Jalan Mahar Martanegara.

== Rujukan ==
{{reflist|2}}

{{S-start}}
{{S-gov}}
{{s-new}}
{{s-ttl|title=Menteri Negara Penyelenggaraan<br> Hubungan antara Pemerintah dengan <br>MPR, DPR-GR, dan DPA|years=1968–1971}}
{{s-non|reason=Jabatan dihapus}}
{{kotak suksesi|jabatan=[[Menteri Sosial]]|tahun=1971–1978|pendahulu=[[Albert Mangaratua Tambunan]]|pengganti=Supardjo}}
{{S-ppo}}
{{s-bef|before=Djarnawi Hadikusumo}}
{{s-ttl|title=Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia|years=20 November 1970–5 Januari 1973}}
{{s-non|reason=Partai mengalami fusi}}
{{s-new}}
{{s-ttl|title=[[Partai Persatuan Pembangunan|Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan]]|years= 	1973–1978}}
{{s-aft|after=[[Djaelani Naro]]}}
{{s-dip}}
{{kotak suksesi
| jabatan   = [[Daftar Duta Besar Indonesia untuk Turki|Duta Besar Indonesia untuk Turki]]
| tahun     = 1980–1983
| pendahulu = Nurmanli Aman
| pengganti = Abdulrachim Alamsjah
}}
{{S-end}}{{Kabinet Pembangunan II}}{{Kabinet Pembangunan I}}

{{DEFAULTSORT:Mintaredja, Mohammad Syafa'at}}
[[Kategori:Alumni Universitas Gadjah Mada]]
[[Kategori:Alumni Universitas Indonesia]]
[[Kategori:Cendekiawan Muslim Indonesia]]
[[Kategori:Ilmuwan politik Indonesia]]
[[Kategori:Penulis politik]]
[[Kategori:Tokoh politik Sunda]]
[[Kategori:Tokoh dari Bogor]]
[[Kategori:Tokoh Angkatan 45]]
[[Kategori:Tokoh Orde Baru]]
[[Kategori:Tokoh Muhammadiyah]]
[[Kategori:Tokoh Himpunan Mahasiswa Islam]]
[[Kategori:Politikus Indonesia]]
[[Kategori:Ketua Partai Persatuan Pembangunan]]
[[Kategori:Duta Besar Indonesia untuk Turki]]
[[Kategori:Menteri Indonesia]]
[[Kategori:Menteri Sosial Indonesia]]
[[Kategori:Pendiri partai politik]]